TUGAS MANDIRI 13

 

NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR

NIM:43125010268

 

Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

A. Pendahuluan

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan prasyarat penting bagi tercapainya tujuan nasional. Otonomi daerah yang diamanatkan melalui reformasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan kekhasannya. Namun, otonomi tersebut tidak berarti kemandirian absolut, karena daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada praktiknya, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah kerap menghadapi berbagai persoalan. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali berbenturan dengan regulasi daerah atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Situasi ini menimbulkan tumpang tindih aturan, konflik kewenangan, serta kebingungan dalam implementasi kebijakan publik.

Esai reflektif ini berangkat dari pandangan bahwa masalah utama harmonisasi kebijakan bukan semata-mata pada lemahnya kapasitas daerah atau dominasi pusat, melainkan pada belum optimalnya pola komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antara kedua level pemerintahan. Dengan menganalisis tantangan yuridis, politis, dan fiskal, serta merefleksikan dampaknya terhadap masyarakat, tulisan ini berupaya mencari titik temu menuju hubungan pusat–daerah yang lebih ideal.

 

B. Analisis Tantangan

1. Aspek Yuridis: Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu tantangan paling nyata dalam harmonisasi kebijakan pusat dan daerah adalah persoalan yuridis, khususnya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Tidak jarang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri memiliki substansi yang kurang selaras dengan Peraturan Daerah (Perda). Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis: di satu sisi harus menjalankan kebijakan pusat, di sisi lain harus mematuhi regulasi daerah yang telah disusun berdasarkan kebutuhan lokal.

Mekanisme pembatalan Perda melalui executive review oleh Kementerian Dalam Negeri sering dipandang sebagai solusi cepat. Namun, dari sudut pandang otonomi daerah, mekanisme ini kerap dianggap problematis karena berpotensi mengabaikan aspirasi lokal. Pembatalan Perda tanpa dialog yang memadai dapat menimbulkan kesan bahwa pusat lebih menekankan kepatuhan administratif dibandingkan substansi keadilan dan kebutuhan masyarakat daerah.

2. Aspek Politis: Perbedaan Kepentingan

Selain persoalan hukum, tantangan politis juga berperan besar dalam disharmonisasi kebijakan. Perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dan kepala daerah sering memengaruhi sikap dalam mengimplementasikan kebijakan. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi politik sendiri, sehingga tidak selalu sejalan dengan agenda pemerintah pusat, terutama jika berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.

Dalam beberapa kasus, kebijakan pusat dipersepsikan sebagai alat kontrol politik, bukan semata kebijakan teknokratis. Akibatnya, muncul resistensi daerah terhadap instruksi pusat, baik secara terbuka maupun terselubung. Ego sektoral di tingkat kementerian/lembaga juga memperumit situasi, karena kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak terkoordinasi dengan baik dan membebani daerah dengan berbagai kewajiban administratif yang tumpang tindih.

3. Aspek Fiskal: Ketergantungan Anggaran

Dari sisi fiskal, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai skema pendanaan lainnya sering disertai dengan persyaratan yang ketat. Meskipun bertujuan menjaga akuntabilitas, persyaratan tersebut terkadang membatasi ruang inovasi daerah dalam merespons kebutuhan lokal.

Ketika kebijakan pusat menetapkan prioritas anggaran yang seragam, daerah dengan karakteristik khusus—seperti daerah kepulauan, perbatasan, atau daerah tertinggal—sering kali kesulitan menyesuaikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan fiskal belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan diferensiasi antar daerah.

 

C. Refleksi dan Dampak

Ketidakharmonisan kebijakan pusat dan daerah membawa dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satu contoh yang sering disorot adalah polemik antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai Perda Tata Ruang di daerah. Ketika aturan pusat mendorong percepatan investasi, sementara Perda mengatur perlindungan lingkungan dan tata ruang yang ketat, aparat daerah berada dalam posisi serba salah. Akibatnya, proses perizinan menjadi lambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Contoh lain terlihat pada penanganan pandemi COVID-19. Pada awal pandemi, beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan pembatasan yang lebih ketat dibandingkan pemerintah pusat. Perbedaan kebijakan ini sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait mobilitas, aktivitas ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Meskipun pada akhirnya koordinasi diperbaiki, pengalaman tersebut menunjukkan betapa pentingnya keselarasan kebijakan dalam situasi krisis.

Dari perspektif reflektif, ketidakharmonisan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung bingung dan apatis ketika dihadapkan pada aturan yang saling bertentangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi negara dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

 

D. Solusi Kreatif dan Kesimpulan

Untuk menciptakan harmonisasi kebijakan tanpa mematikan kreativitas daerah, diperlukan perubahan paradigma dalam hubungan pusat dan daerah. Pertama, komunikasi dua arah harus diperkuat sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya pada tahap implementasi. Pelibatan daerah secara substantif akan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan nasional.

Kedua, pengawasan pusat sebaiknya lebih menekankan pada evaluasi kinerja dan capaian outcomes, bukan semata kepatuhan prosedural. Dengan demikian, daerah tetap memiliki ruang inovasi selama tujuan nasional tercapai. Ketiga, diperlukan mekanisme koordinasi lintas kementerian yang lebih solid agar daerah tidak dibebani kebijakan sektoral yang saling bertabrakan.

Kesimpulannya, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan proses dinamis yang membutuhkan kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama. Indonesia memang menunjukkan kecenderungan pengetatan kembali peran pusat, namun hal tersebut seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah, bukan melemahkan otonominya. Dengan menemukan titik temu yang seimbang, tujuan negara kesatuan dan semangat otonomi daerah dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat.