tugas mandiri E26

  NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR NIM:43125010268   Moderasi Beragama: Kunci Ketahanan Nasional di Tengah Arus Radikalisasi Dunia Pendahuluan Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, nasionalisme tidak lagi hanya diuji oleh persoalan batas wilayah atau ancaman militer, melainkan juga oleh pertarungan ide, identitas, dan nilai. Salah satu tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah menguatnya arus radikalisme global yang kerap dibungkus dengan narasi keagamaan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan ide-ide ekstrem menyebar lintas negara secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Sebagai bangsa yang berdiri di atas keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat, namun sekaligus rentan jika perbedaan tersebut dikelola secara keliru. Dalam konteks inilah, saya berargumen bahwa moderasi beragama merupakan bentuk nasionalisme kontemporer yang sangat relevan. ...

  NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR NIM:43125010268   Refleksi Integritas dan Kejujuran sebagai Mahasiswa dan Calon Profesional Pendahuluan Bagi saya, integritas bukan sekadar kata yang sering diucapkan dalam slogan atau aturan tertulis, melainkan sikap batin yang menuntun seseorang untuk tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Integritas berkaitan erat dengan kejujuran, konsistensi antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Dalam konteks sebagai mahasiswa, integritas menjadi fondasi penting karena dunia akademik tidak hanya menilai kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan etika seseorang. Kejujuran di bangku kuliah sangat krusial karena kampus merupakan miniatur dunia profesional. Kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti mencontek, titip absen, atau menyalin tugas tanpa mencantumkan sumber, sesungguhnya dapat membentuk pola perilaku jangka panjang. Jika sejak mahasiswa seseorang terbiasa mengabaikan integritas, maka di masa dep...

  NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR NIM:43125010268   Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah A. Pendahuluan Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan prasyarat penting bagi tercapainya tujuan nasional. Otonomi daerah yang diamanatkan melalui reformasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan kekhasannya. Namun, otonomi tersebut tidak berarti kemandirian absolut, karena daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada praktiknya, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah kerap menghadapi berbagai persoalan. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali berbenturan dengan regulasi daerah atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Situasi ini menimbulkan tumpang tindih aturan, konflik kewenangan, ser...

  NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR NIM:43125010268   Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu? Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara dan setiap individu. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM pernah dan masih terjadi, termasuk di Indonesia. Artikel reflektif ini bertujuan untuk mengkaji pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu sebagai dasar pembentukan sikap pribadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengacu pada Materi Pembelajaran 1 dan sumber pendukung lainnya, tulisan ini menekankan pentingnya ingatan kolektif, keadilan, dan tanggung jawab moral agar pelanggaran serupa tidak terulang. Refleksi ini menjadi awal dalam portofolio sikap yang menunjukkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Sejarah, Keadilan, Sik...

 NAMA:MUHAMMAD UMAR KHAIRI NIZAR E-26 NIM:43125010268 Hak-Hak Mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Mewujudkan Kampus yang Demokratis dan Berkeadilan Abstrak Hak-hak mahasiswa merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, demokratis, dan berkeadilan. Artikel ini membahas lima kelompok hak utama mahasiswa, yaitu hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi, hak atas informasi dan transparansi, serta hak atas perlindungan dan keadilan. Dalam konteks perkembangan era digital dan dinamika kampus modern, hak-hak tersebut kerap menghadapi tantangan, baik berupa birokrasi kampus, kurangnya literasi hukum, maupun budaya akademik yang belum inklusif. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hak mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, partisipatif, dan mendukung proses belajar bermartabat. Kata Kunci Hak mahasiswa, pendidi...

 Ringkasan Pasal-Pasal Penting UUD 1945 Terkait Sistem Pemerintahan Anggota Kelompok: - E18 – Dava Fernando - E01 – Reza Apriansyah - E26 – Muhammad Umar Khairi Nizar 1. Pasal 1 Isi Pokok: Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Penjelasan: Menegaskan bentuk negara dan sumber tertinggi kekuasaan. Relevansi: Landasan sistem pemerintahan dan prinsip demokrasi. 2. Pasal 4 Isi Pokok: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu Wakil Presiden serta para menteri. Penjelasan: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Relevansi: Menunjukkan sistem presidensial. 3. Pasal 20 Isi Pokok: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penjelasan: DPR lembaga legislatif utama. Relevansi: Menegakkan mekanisme check and balance. 4. Pasal 22D Isi Pokok: DPD mengajukan dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah dan sumber daya. Penjelasan: Representasi daerah dalam legislasi. Relevansi: Mendukung otonomi daerah dalam NKRI....